Pengertian dan Prinsip-prinsip Koperasi

PENGERTIAN KOPERASI

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli

      1.            Menurut Wirjono Prodjodikoro, Koperasi adalah suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja.

      2.            Menurut pendapat R.M. Margono Djojohadikoesoemo adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

      3.            Menurut Soeriaatmaja, Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.

      4.            Koperasi menurut C.R. Ray adalah sebuah asosiasi untuk tujuan perdagangan bersama yang dilakukan dengan semangat, yang tidak mementingkan diri sendiri sehingga semua anggota siap untuk memikul tugas keanggotaan dalam proporsi untuk tingkat di mana mereka membuat penggunaan hubungan mereka.

      5.            Menurut Frank Robotka, Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha atau persekutuan ekonomi yang anggota-anggotanya merupakan langganannya (patrons). Koperasi diorganisasikan oleh mereka dan pada dasarnya dimiliki dan diawasi oleh para anggota dan bekerja untuk kemanfaatan mereka. Sangat berlawanan dengan unit-unit usaha yang bekerja untuk kemanfaatan atau keuntungan bagi para pemilik modal atau para penerima upah.

      6.            E. G Nourse mengemukakan Koperasi merupakan suatu alat untuk mengefektifkan organisasi berskala besar yang merupakan suatu proses integrasi vertikal dan integrasi horizontal.

      7.            Muhammad Hatta mengatakan bahwa Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Koperasi melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Koperasi menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan.

      8.            Menurut J. D. Black, Koperasi adalah suatu kombinasi horizontal dari unit-unit yang dikoordinasikan yang melayani berbagai tujuan dari unit tersebut. Akan tetapi, bila integrasi vertikal dipertimbangkan baik ke depan terhadap para konsumen atau ke belakang terhadap sumber yang tersedia, kombinasi horizontal adalah perlu di antara unit-unit yang terlalu kecil untuk melaksanakan integrasi vertikal secara individual.

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

Prinsip-prinsip Koperasi di Indonesia di antaranya sebagai berikut.

                        1.            Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

                        2.            Pengawasan demokratis oleh anggota

                        3.            Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi

                        4.            Otonomi dan kemansirian

                        5.            Pendidikan, Pelatihan, dan penerangan

                        6.            Kerjasama antarkoperasi

                        7.            Kepedulian terhadap masyarakat

Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip koperasi:

·         Prinsip Munkner

·         Prinsip Rochdale

·         Prinsip Raiffeisen

·         Prinsip Herman Schulze

·         Prinsip ICA

·         Prinsip Koperasi UU No. 12 tahun 1967, dan

·         Prisip Koperasi Indonesia UU No. 25 tahun 1992

1).    Prinsip Munker

Hans H. Munker Menyarikan 12 prinsip koperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut:

2).    Prinsip Rochdale

Prinsip-prinsip Rochdale pada awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di rochdale, inggris pada tahun 1944. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai koperasi diseluruh dunia. Prinsip Rochadale sebagai berikut :

                         a.            Pengawasan secara demokratis.

                        b.            Keanggotaan yang terbuka.

                         c.            Bunga atas modal dibatasi.

                        d.            Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing masing anggota.

                         e.            Penjualan sepenuhnya dengan tunai.

                         f.            Barang barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan.

                        g.            Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota.

                        h.            Netral terhadap politik dan agama.

3).    Prinsip Raiffeisen

Raiffeisen adalah walikota flammersfelt dijerman. Keadaan perekonomian yang buruk di jerman saat itu membuat raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan “bank rakyat”.

Perbedaan dan persamaan prinsip-prinsip koperasi Raiffeisen dan Herman schulze adalah sebagai berikut :

4).    Prinsip ICA

ICA (International Cooperative Alliance) yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi ini adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan ide-ide koperasi diantara negara-negara anggotanya. Dalam kegiatannya, ICA selalu mendiskusikan prinnsip-prinsip koperasi yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian, sosial, dan politik yang berkembang pada saat itu.

Dari hasil sidang ICA pada tahun 1934 di london, tahun 937 di paris, 1948 di praha, di Bournemouth pada tahun 1963, dan di wina pada tahun 1966 merumuskan :

·         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatsan yang dibuat.

·         Kepeemimpinana yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara.

·         Modal menerima bunga yang terabatas, itupun bila ada.

·         SHU dibagi 3:

§  Sebagian untuk cadangan.

§  Sebagian untuk masyarakat.

§  Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing.

·         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus.

·         Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional.

5).    Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia

                            A.            UU No. 12 tahun 1967

Prinsip –prinsip atau sendi-sendi dasar Koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut.

                                                1.            Sifat keanggotannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga.

                                                2.            Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam  koperasi.

                                                3.            Pembagian SHU diatur menurut jasa masing masing anggota.

                                                4.            Adanya pembatasan bunga atas modal.

                                                5.            Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

                                                6.            Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

                                                7.            Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

                             B.            UU No. 25 tahun 1992

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

                                                1.            Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

                                                2.            Pengelolaan dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

                                                3.            Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

                                                4.            Kemandirian

                                                5.            Pendidikan perkoperasian

                                                6.            Kerja sama antar koperasi

Sumber :

Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, 2008. Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha. Penerbit Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Ebook : Koperasi; Teori dan Praktik/Arifin Sitio, Halomoan Tamba, editor, wisnu Chandra Kristiaji - Jakarta; Erlangga, 2001

Ebook : Menengah Kemampuan Ekonomi untuk SMA/MA kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial/Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih, dan Heraeni Tanuatmodjo; Hufron Sofiyanto, dan Edi Sumadi Sadikin – Bandung; Citra Praya, 2007.